Perdes No 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Desa Siaga

28 Januari 2020 08:36:52 WIB

PEMERINTAH DESA PLOSO

KECAMATAN PUNUNG KABUPATEN KABUPATEN

PERATURAN DESA PLOSO

 

NOMOR : 4 TAHUN 2018

 

 TENTANG

 PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN DESA SIAGA

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PLOSO

 

 

Menimbang :

a. bahwa kesehatan merupakan hak fundamental dan hak azasi setiap warga negara yang juga merupakan suatu investasi yang perlu diupayakan, diperjuangkan dan ditingkatkan oleh seluruh individu komponen bangsa;

 

b.bahwa upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa Ploso dalam bidang kesehatan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatannya sendiri dan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh masyarakat serta terwujudnya pelembagaan upaya kesehatan masyarakat di tingkat lapangan perlu adanya penggerakan dan pemberdayaan masyarakat melalui Desa Siaga;

 

c. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas dan agar pelaksanaannya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, maka perlu dibuat Peraturan Desa tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Desa Siaga.

Mengingat :

 

 

1.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

 

2.Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);

 

3.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

 

4.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

 

5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

 

6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

 

7.Keputusan  Menteri  Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif;

 

8.Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Nomor 02 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran daerah Kabupaten Kabupaten Tahun 2015 Nomor 02 );

 

9.Peraturan Desa Ploso Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2018;

 

10. Hasil MMD ( Musyawarah Masyarakat Desa ) Desa Ploso Tanggal 05 April 2018.

 

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLOSO

Dan

KEPALA DESA PLOSO

MEMUTUSKAN

 

Menetapkan :

PERATURAN DESA PLOSO TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN DESA SIAGA AKTIF

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 Pasal 1

Dalam Peraturan Desa yang dimaksudkan  dengan :

  1. Desa adalah Desa Ploso.
  2. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD).
  1. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Ploso dibantu perangkat Desa Ploso.
  1. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ploso.
  2. Badan Permusyawaratan Desa yang untuk selanjutnya di sebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Ploso.
  1. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD.
  2. Desa Siaga adalah desa yang memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan terutama kesehatan ibu dan anak secara mandiri dengan tenaga kesehatan dan masyarakat sebagai unsur utama dalam menggerakkan melalui pengurus forum Desa Siaga.
  3. Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat, selanjutnya disingkat UKBM adalah upaya kesehatan yang dilakukan dari dan oleh masyarakat sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan pembangunan bidang kesehatan.
  4. Forum Masyarakat Desa Siaga atau selanjutnya disebut FMD adalah tenaga sukarelawan yang dipilih oleh, dari dan untuk masyarakat yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat secara partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan bidang kesehatan di desa;
  5. Kader adalah kader kesehatan di wilayah Desa Ploso;
  6. Bidan desa adalah Bidan Desa Ploso;
  7. Petugas kesehatan adalah petugas kesehatan Puskesmas Gondosari;
  8. Dukun bayi adalah seorang wanita atau pria yang mempunyai kemampuan yang didapatkan secara turun-temurun dalam keluarga untuk mendampingi seorang ibu sejak masa kehamilan, menolong persalinan sebagai pendamping bidan dan setelah persalinan atau oleh karena ia merasa mendapat panggilan untuk menjalankan tugasnya dan telah mendapat pelatihan;
  9. Kehamilan adalah suatu peristiwa mulai dari ovulasi sampai partus adalah kira-kira 280 hari (40 minggu) dan tidak lebih dari 300 hari (43 minggu);
  10. Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus melalui vagina ke dunia luar;
  11. Nifas adalah keadaaan yang dimulai setelah persalinan selesai dan berakhir setelah kira-kira 6 minggu;
  12. Forum Masyarakat Desa Siaga yang dimaksudkan adalah semua pengurus di Desa Siaga;
  13. Yang dimaksudkan Forum Masyarakat Desa Siaga adalah forum yang membidangi pengembangan organisasi, playanan kesehatan dan rujukan, pergerakan dan pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan PHBS.

 

 BAB II

 PEMBENTUKAN DESA SIAGA

 Pasal 2

  • Pembentukan Desa Siaga dilakukan melalui Musyawarah Masyarakat Desa (MMD).
  • MMD sebagimana dimaksud pada ayat 1 harus dihadiri oleh seluruh perwakilan masyarakat Desa serta petugas kesehatan, minimal bidan desa.
  • Perwakilan masyarakat sebagimana dimaksud pada ayat 2 adalah dari unsur Pimpinan dan Anggota BPD, Pengurus dan Kader, Pengurus RT,RW dan Lembaga Desa Lainnya serta perwakilan tokoh masyarakat desa

 Pasal 3

  • Pengurus FMD terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Koordinatoor bidang
  • Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut:

 

  1. Kepala Desa sebagai Penanggungjawab,
  2. Ketua, Sekretaris dan Bendahara berasal dari unsur tokoh masyarakat atau kader dan atau perangkat desa yang mempunyai latar belakang pengetahuan formal atau informal tentang kesehatan masyarakat.
  3. Koordinator bidang berasal dari unsur tokoh masyarakat dan atau kader yang berasal atau perwakilan dari setiap dusun
  • Koordinator bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf adalah sebagai berikut

 

  1. pengembangan organisasi,;
  1. playanan kesehatan dan rujukan;
  1. pergerakan dan pemberdayaan masyarakat; serta
  1. pengembangan PHBS

 

 BAB III

 TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI)

 FORUM DAN BIDANG DESA SIAGA

 Pasal 4

  • Kepala Desa selaku penanggungjawab Program Desa Siaga memantau pelaksanaan program dilakukan oleh pengurus FMD serta melakukan pemecahan masalah secara bersama-sama dengan pengurus FMD jika ada masalah.
  • Penanggungjawab menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas penangungjawab Program Masyarakat Desa Siaga kepada masyarakat serta kepada Pembina Desa Siaga pada tingkat yang lebih tinggi.

 Pasal 5

  • Ketua FMD mempunyai tugas selaku pimpinan Forum Masyarakat Desa Siaga dalam pelaksanaan Program Desa Siaga serta bertanggungjawab kepada masyarakat melalui Kepala Desa.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Ketua Forum Masyarakat Desa Siaga mempunyai fungsi :

 

  1. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan Forum Masyarakat Desa Siaga.
  1. Bersama pengurus lainnya menetapkan program kerja, melakukan evaluasi dan membahas rencana tindak lanjut kegiatan Forum Masyarakat Desa Siaga.
  1. Memberikan bimbingan, motivasi dan pengarahan dalam pelaksanaan Program Desa Siaga Aktif kepada Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, para Koordinator bidang dalam Forum Masyarakat Desa Siaga.
  1. Menyampaikan laporan rutin setiap bulan dan laporan insendential sesuai kebutuhan tentang pelaksanaan tugas kepada penangungjawab Forum Masyarakat Desa Siaga.

 Pasal 6

  • Sekretaris mempunyai tugas membantu Ketua berupa pelayanan admistrasi, pengumpulan data, pelaporan dan bantuan pelayanan lainnya untuk kelancaran kegiatan Forum Masyarakat Desa Siaga.

 

  • Untuk melaksanakan tugas sebagimana dimaksud dalam ayat 1, Sekretaris mempunyai fungsi :

 

  1. Menyelenggarakan pelayanan admistrasi surat menyurat, kearsipan dan pendataan.
  1. Menyusun rencana kegiatan dan laporan yang berasal dari para Koordinator.
  1. Menyelenggarakan urusan umum, urusan rumah tangga, urusan Organisasi, Humas dan Dukumentasi serta urusan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, dengan memperhatikan pengarahan dari Ketua.
  1. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
  1. Melaksanakan tugas dan fungsi Ketua, apabila semuanya berhalangan atas penugasan Ketua.
  1. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua.

 Pasal 7

  • Bendahara mempunyai tugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi keuangan, menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang untuk kepentingan kegiatan Forum Masyarakat Desa Siaga atas perintah Ketua.
  • Untuk melaksnakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Bendahara mempunyai fungsi :

 

  1. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
  1. Menerima serta menyimpan uang dan surat-surat berharga.
  1. Mengadakan pencatatan terhadap bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat.
  1. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

 Pasal 8

  • Koordinator bidang dalam Forum Masyarakat Desa Siaga mempunyai tugas membantu dan mewakili Ketua dalam memimpin dan mengendalikan program sesuai dengan bidangnya masing-masing.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagimana dimaksud dalam ayat 1 Koordinator dalam Forum Masyarakat Desa Siaga mempunyai fungsi :

 

  1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan program kegiatan Desa Siaga serta melakukan pembinanan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
  1. Melakasnakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua.

 

BAB IV

 MASA BAKTI KEPENGURUSAN

 Pasal 9

  • Kepengurusan Forum Bidang Masyarakat Desa Siaga dipilih melalui MMD dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
  • Masa Bakti Kepengurusan Forum Masyarakat Desa Siaga adalah 3 (tiga) tahun.
  • Anggota Forum Masyarakat Desa Siaga dapat berhenti sebelum masa bakti selesai atas permintaan sendiri atau diberhentikan atas permintaan MMD.
  • Penggantian anggota Forum Masyarakat Desa Siaga sebelum masa jabatan berakhir dengan penunjukan langsung oleh Kepala Desa.

BAB V

 ANGGARAN DESA SIAGA AKTIF

 Pasal 10

Anggaran Program Desa Siaga Aktif dapat berasal dari :

 

  1. Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten.
  1. Pemerintah Desa melalui APBDes sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
  2. Iuran dari masyarakat, dengan sistem dan nominal berdasarkan hasil musyawarah berjenjang mulai dari tingkat RW, Dusun, sampai ke tingkat Desa. Iuran tersebut berupa Tabulin dan Dasolin.
  1. Sponsor, Perusahaan, Pengusaha, LSM, baik yang ada di wilayah Desa Ploso maupun di luar wilayah Desa Ploso yang sifatnya tidak mengikat dan peduli terhadap kesehatan masyarakat

 Pasal 11

  • Tabulin (tabungan ibu bersalin) adalah uang yang dikumpulkan oleh ibu hamil dan disimpan sendiri di rumah, di bank atau di Bidan yang akan membantu persalinan.
  • Besarnya Tabulin disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
  • Tabulin akan dikembalikan secara utuh kepada ibu hamil pada saat akan melahirkan di fasilitas kesehatan untuk membiayai kebutuhan pada saat melahirkan tersebut.
  • Peran Forum Masyarakat Desa Siaga adalah menyarankan atau memotivasi ibu-ibu hamil agar mempunyai tabungan untuk persiapan biaya persalinan nanti.

 Pasal 12

  • Dasolin (Dana Solidaritas Bersalin) adalah dana bersama yang wajib dikumpulkan setiap warga dan dikelola oleh pengurus desa siaga.
  • Besarnya Dasolin dengan kemampuan masing-masing.
  • Peran Forum Masyarakat Desa Siaga adalah menggerakan masyarakat agar mau mernyisihkan sedikit penghasilannya sebagai dana sosial.

 

BAB VI

 PELAYANAN KEHAMILAN

 Pasal  13

Pemeriksaan kehamilan :

 

  1. Seorang ibu hamil perlu memeriksakan kehamilannya sejak dini atau umur kehamilan 0 sampai 12 minggu kepada bidan desa dan didampingi suami.
  1. Seorang ibu hamil perlu memeriksakan kehamilannya setiap bulan selama masa kehamilan.
  1. Dukun terlatih dan Kader wajib melaporkan dan membimbing ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya di Poskesdes.
  1. Setiap anggota keluarga wajib melapor, memberitahukan dan memeriksakan di bidan desa apabila ada anggota keluarga yang mengalami masalah kehamilan.
  1. Setiap anggota keluarga dan tetangga sekitarnya wajib melaporkan ke bidan desa, jika mengetahui ada ibu hamil.
  1. Suami yang istrinya hamil bertanggung jawab dan wajib  menjadi  suami yang “SIAGA’’.

 

BAB VII

PELAYANAN PERSALINAN

 Pasal  14

  • Dilarang keras melakukan persalinan sendiri tanpa ditolong oleh petugas kesehatan terlatih (bidan).
  • Pertolongan persalinan harus dilakukan oleh bidan/petugas kesehatan di Puskesmas
  • Persalinan yang berisiko tinggi dirujuk ke Rumah Sakit dengan pemberitahuan kepada Forum Desa Siaga. Ibu hamil dan keluarga tidak diperkenankan menolak untuk di rujuk.
  • Jika menolak untuk dirujuk, maka harus menandatangani surat pernyataan penolakan yang diketahui oleh Forum penolong persalinan desa.
  • Ibu yang akan bersalin sesuai dengan taksiran persalinannya, 2 minggu sebelum taksiran persalinan, ibu hamil harus didekatkan sekitar Puskesmas.

 

BAB VIII

 PELAYANAN NIFAS

 Pasal  15

  • Seorang ibu nifas wajib mengunjungi Polindes sekurang-kurangnya tiga kali dalam masa nifas di Polindes atau Posyandu.
  • Jika ibu nifas tidak memeriksakan diri, bidan wajib melakukan kunjungan di rumah.

 

BAB IX

 KEMITRAAN BIDAN DAN DUKUN

 Pasal  16

 

  • Setiap dukun wajib melakukan kerja sama antar dukun dengan bidan desa dalam melayani kesehatan ibu hamil, persalinan dan nifas.
  • Dukun bayi wajib menganjurkan ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi untuk datang ke Posyandu atau Poskesdes.
  • Dukun bayi wajib merujuk ibu hamil, bersalin dan nifas yang beresiko tinggi ke Poskesdes.

 

BAB X

 PELAYANAN KESEHATAN ANAK

 Pasal 17

Pelayanan kesehatan anak, meliputi:

 

  1. Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi anak dibawah usia lima tahun balita di Posyandu pada setiap bulannya
  1. Pemberian imunisasi
  1. Pemberian kapsul vitamin
  1. Pemantauan tanda-tanda lumpuh layu, kejadian diare, infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), dan pneumonia serta pelayanan rujukan bila diperlukan;

 

 BAB XI

 KETENTUAN LAIN – LAIN

 Pasal  18

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan Desa Ploso ini, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Desa menyangkut pelaksanaannya.

 

 BAB  XII

 KETENTUAN PENUTUP

 Pasal  19

Peraturan Desa Ploso ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap masyarakat mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Desa ini.

 

 

 

Ditetapkan di : Ploso

Pada tanggal  : 07 Mei 2018

 

KEPALA DESA PLOSO

 

 

 

AGUS CAHYONO, S.Pd I

 

 Diundangkan dalam Lembaran Desa Ploso

 Nomor …… Tahun 2018 tanggal ……………………

 

SEKRETARIS DESA PLOSO

 

 

 MARSAHIT


Komentar atas Perdes No 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Desa Siaga

Komentar Terkini

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Lokasi Ploso

tampilkan dalam peta lebih besar