Perdes No 7 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

28 Januari 2020 08:35:14 WIB

PEMERINTAH DESA PLOSO

KECAMATAN PUNUNG KABUPATEN KABUPATEN

PERATURAN DESA PLOSO

 

NOMOR : 7 TAHUN 2018

 

TENTANG

 PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 KEPALA DESA PLOSO

 

 

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

 

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam huruf ( a )  agar pelaksanaannya sesuai dengan sasaran, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Ploso Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Mengingat :

 

 

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;

 

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

 

3.Undang-Undang   Nomor   12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

 

4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

 

5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 

6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

 

7.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

 

8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

 

9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4);

 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 9);

 

 

 Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLOSO

Dan

KEPALA DESA PLOSO

MEMUTUSKAN

 

Menetapkan :

PERATURAN DESA PLOSO TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 Pasal 1

Dalam Peraturan Desa yang dimaksudkan  dengan :

  1. Camat adalah Camat Punung.
  2. Desa adalah Desa Ploso.
  3. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD).
  1. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Ploso dibantu perangkat Desa Ploso.
  2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ploso.
  3. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa Ploso dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
  4. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa Ploso yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
  5. Kepala Urusan adalah Perangkat Desa Ploso yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
  6. Kepala Seksi adalah Perangkat Desa Ploso yang merupakan unsur pelaksana Petugas Teknis yang membantu Kepala Desa Ploso sebagai pelaksana tugas operasional.
  7. Kepala Dusun adalah Perangkat Desa Ploso yang merupakan Kepala Kewilayahan berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa Ploso dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
  8. Badan Permusyawaratan Desa yang untuk selanjutnya di sebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Ploso.
  1. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD.
  2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahiman Pemerintahan Desa Ploso.
  3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
  4. Dusun adalah bagian wilayah Desa yang merupakan wilayah kerja Kepala Dusun yang terdiri dari (12) Dusun di Desa Ploso.
  5. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia adalah panitia yang bertugas untuk melakukan penyaringan dan penjaringan bakal calaon/calon perangkat desa.
  6. Hari adalah hari kerja yang berlaku di Pemerintah Kabupaten
  7. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

 

 BAB II

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

 Bagian Kesatu

Umum

 Pasal 2

   Kepala Desa Ploso berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa Ploso yang bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa.

 

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 3

  • Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi:
  1. persyaratan umum ; dan
  2. persyaratan khusus.

 

  • Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
  1. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  2. berusia sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun; dan
  3. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

 

  • Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  1. memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer dengan baik minimal program Microsoft Word (MS) dan Microsoft Excel yang dibuktikan dengan sertifikat atau Surat Pemyataan di atas materai cukup;
  1. berkelakuan baik, yang dibuktikan  dengan Surat  Keterangan

 

Catalan Kepolisian;

  1. Tidak terikat dan/atau bekerja pada instansi pemerintah/swasta dibuktikan dengan Surat Pemyataan;
  1. Bagi calon Perangkat Desa yang berasal dari BPD harus mengundurkan diri dibuktikan dengan surat pengunduran diri atau keputusan pemberhentian; dan
  1. Menyetor jaminan kesungguhan yang besaran dan tata caranya diatur dengan Peraturan Desa.
  • Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), bagi calon Kepala Dusun wajib bertempat tinggal di Dusun yang bersangkutan pada saat menjabat sebagai Kepala Dusun.

 Pasal 4

  • Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri atas :
    1. Surat permohonan menjadi Perangkat Desa Ploso yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
    2. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk;
    3. Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
    4. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
    5. Foto copy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pemyataan dari pejabat yang berwenang;
    6. Fotocopy Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
    7. Surat Keterangan  berbadan  sehat  dari  Puskesmas  atau  apparat kesehatan yang berwenang;
    8. Surat Keterangan Bebas dari Nfirkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD); dan
    9. Surat Pernyataan di atas kertas segel atau bermeterai cukup untuk bertempat tinggal di Dusun yang bersangkutan pada saat menjabat sebagai Kepala Dusun, bagi calon Kepala Dusun.
  • Kententuan lebih lanjut mengenai bentuk format dan kelengkapan persyaratan diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

 

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengangkatan

 Paragraf 1

Tahapan

 Pasal 5

 

     Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

  1. Pembentukan Panitia.
  2. Penjaringan;
  3. penyaringan;
  4. konsultasi kepada Camat; dan
  5. Pelantikan Perangkat Desa.

 Paragraf 2

Pembentukan Panitia

 Pasal 6

  • Kepala Desa membentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
  • Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil minimal 5 (lima) orang dengan susunan:

 

  1. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  1. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
  1. 1 (satu) orang bendahara merangkap anggota; dan

 

  • Personil panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari unsur pemerintah desa, ketua RT/RW, tokoh agama, lembaga kemasyarakatan desa, dan/atau tokoh masyarakat setempat.
  • Kepala Desa dan anggota BPD tidak diperbolehkan menjadi panitia.

 Pasal  7

  • Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas :
  1. Menyusun program kerja dan tata tertib pengisian perangkat desa;
  2. Mengajukan rencana biaya;
  3. Mengumumkan dan menerima pendaftaran Bakal Calon;
  4. Meneliti kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi Bakal Calon;
  5. Menetapkan Calon yang memenuhi syarat administrasi;
  6. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan; dan
  7. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.

 

  • Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Sekretariat Panitia yang berkedudukan di Kantor Desa setempat.

 Pasal  8

  • Pemerintah Desa Ploso dapat membentuk Tim Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa.
  • Tim Pengawas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

 

  1. Mengawasi proses pembentukan Panitia;
  1. Mengawasi proses penjaringan dan penyaringan; dan
  1. Memberikan masukan dan arahan kepada Panitia tingkat Desa.

 Pasal 9

     Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Panitia diatur dengan Peraturan Kepala Desa

 

Paragraf 3

Penjaringan

 Pasal 10

 

  • Panitia membuka pengumuman tentang adanya pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa, dengan mencantumkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 selama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pendaftaran, -
  • Pengumuman pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di tempat-tempat umum yang mudah dilihat masyarakat.

 Pasal 11

  • Pendaftaran Calon Perangkat Desa dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.
  • Apabila dalam waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat pendaftar Bakal Calon atau hanya terdapat 1 (satu) orang bakal calon, Panitia mengumumkan dan membuka pendaftaran tahap II dalam waktu 7 (tujuh) hari.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran bakal calon diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 12

  • Panitia melakukan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi Bakal Calon Perangkat desa.
  • Penelitian berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

 

  1. Panitia melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran berkas administrasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan; dan
  2. Apabila diperlukan panitia dapat melakukan klarifikasi faktual terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa pada lembaga / Instansi terkait.
  • Hasil penelitian berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada  ayat (2), adalah sebagai berikut:

 

  1. Apabila berkas persyaratan Bakal Calon telah memenuhi ketentuan, maka bakal calon ditetapkan sebagai calon dan dilanjutkan ke proses penyaringan;
  1. Apabila berkas persyaratan Bakal Calon belum memenuhi ketentuan, yang bersangkutan diberi kesempatan melengkapi berkas persyaratan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari; dan
  1. Apabila Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada huruf b tetap tidak dapat memenuhi berkas persyaratan sesuai ketentuan, yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya.

 

  • Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian berkas diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

 Pasal 13

  • Bakal Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagsdmana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) huruf a ditetapkan oleh ketua panitia sebagai Calon Perangkat Desa dengan keputusan.
  • Dalam hal bakal calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang maka dilakukan proses penjaringan ulang.
  • Bakal calon yang telah ditetapkan menjadi calon dilarang megundurkan diri .
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjaringan ulang diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

 Paragraf 4

Penyaringan

 Pasal 14

  • Penyaringan terhadap Calon Perangkat Desa dilakukan melalui:

 

  1. ujian tulis untuk Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Seksi; dan
  2. ujian tertulis atau pemilihan untuk Kepala Dusun.
  • Bentuk penyaringan kepala dusun sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Kepala Desa,
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara ujian tulis dan pemilihan diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

 Pasal 15

  • Pembuatan soal ujian tulis dilaksanakan oleh panitia dan dapat bekerjasama dengan pihak ke tiga.
  • Materi soal ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

 

  1. Pancasila dan UUD 1945;
  1. Pengetahuan umum; dan
  1. Ilmu pemerintahan.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ujian tulis diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

 Paragraf 5

Konsultasi Camat

 Pasal 16

  • Calon Perangkat Desa hasil penjaringan dan penyaringan dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil seleksi oleh Panitia.
  • Calon yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang, berdasarkan urutan yang memperoleh nilai tertinggi atau perolehan suara terbanyak.
  • Dalam hal terdapat calon yang mengundurkan diri setelah proses penyaringan maka calon tersebut dianggap tidak mundur dan proses tetap dilanjutkan.

 Pasal 17

  • Camat atas nama Bupati memberikan rekomendasi tertulis terhadap Calon Perangkat Desa yang diusulkan oleh Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima usulan Kepala Desa.
  • Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan hal-hal sebagai berikut
  1. tahapan pengisian; dan
  2. kelengkapan persyaratan.
  • Dalam hal Camat memberikan rekomendasi persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerima rekomendasi tertulis dari Camat.
  • Dalam hal Camat memberikan rekomendasi penolakan disertai dasar dan alasan penolakannya.
  • Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
  • Apabila Camat tidak memberikan rekomendasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Camat dianggap menyetujui hasil penyaringan yang mempunyai nilai/perolehan suara tertinggi.

 Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konsultasi diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Paragraf 6

Pelantikan Perangkat Desa

 Pasal 19

 

  • Sebelum memangku jabatan Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa dengan mengucapkan sumpah/janji.
  • Pelantikan perangkat desa dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
  • Susunan kata-kata sumpah/janji dipandu oleh Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut;

"DEMI ALLAH (TUHAN), SAYA BERSUMPAH/BERJANJl BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU PERANGKAT DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA; BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA; DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS-LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.''

  • Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, para saksi, dan rohaniawan.

 

 BAB III

MEKANISME PENGADUAN MASALAH

 Pasal 20

  • Dalam hal ditemukan adanya indikasi pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka Camat memberikan saran dan pertimbangan kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengisian Perangkat desa.
  • Dalam hal ditemukan indikasi tindak kecurangan dalam pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, maka diselesaikan ditingkat Desa.
  • Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterima para pihak, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh melalui jalur hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengaduan masalah diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

 

 BAB IV

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

 Bagian Kesatu

Pemberhentian

 Pasal 21

  • Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi kepada Camat.
  • Perangkat Desa berhenti karena:

 

  1. meninggal dunia;
  1. permintaan sendiri; dan
  • Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
    1. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
    2. Ditetapkan sebagai terpidana dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  1. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  2. berhalangan tetap;
  3. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
  4. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

 

  • Pemberhentian perangkat  Desa sebagaimana  dimaiksud pada  ayat  (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis.
  • Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.
  • Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah ditetapkan.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberhentian perangkat desa diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

 

Bagian Kedua

Pemberhentian  Sementara

 Pasal 22

 

  • PerangkatDesa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi kepada Camat.
  • Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
    1. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
    2. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
    3. Tertangkap tangan dan ditahan; dan/atau
    4. melanggar larangan  sebagai  Perangkat  Desa  yang  diatur  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a), huruf (b), dan huruf (c), diputus bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
  • Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a), huruf (b), dan huruf (c), diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan dikembalikan kepada jabatan semula.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberhentian sementara diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

 

B A B V

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

 Pasal 23

  • Dalam hal terjadi kekosongan sementara jabatan Perangkat Desa, maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana harian (Plh) yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
  • Dalam hal terjadi kekosongan tetap jabatan Perangkat Desa, maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas (Pit) yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
  • Pelaksana harian dan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal penugasan.
  • Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
  • Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan cara :
    1. Mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa; dan

 

  1. Penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
  • Pengisian Perangkat Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (5) dikonsultasikan dengan Camat.

BAB VI

 PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

 Pasal 24

  • Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.
  • Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APB Desa dan/atau sumber lain yang sah.

 

 BAB VII

 HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PERANGKAT DESA

 

Bagian Kesatu

Hak Perangkat Desa

 Pasal 25

 

  • Perangkat Desa berhak menerima penghasilan tetap.
  • Selain penghasilan  tetap  sebagaimana   dimaksud  pada  ayat  (1), Perangkat Desa berhak menerima jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakeijaan, dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat Desa.
  • Jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan besaran tunjangan tambahan dan penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

 Bagian kedua

Hak Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil

 Pasal 26

  • Pegawai Negeri Sipil yang terpiiih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
  • Pegawai Negeri Sipil yang terpiiih dan diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

 

Bagian Ketiga

Kewajiban Perangkat Desa

 Pasal 27

Perangkat Desa berkewajiban :

  1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  1. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

 

  1. melaksanakan prinsip tata kelola Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
  2. masuk kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir; dan
  3. membantu Kepala Desa dalam :

 

  1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  2. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  3. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa.
  4. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
  5. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
  6. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
  7. melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
  8. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; dan
  9. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

 

Bagian Keempat

Larangan Perangkat Desa

 Pasal 28

  • Perangkat Desa dilarang:
    1. merugikan kepentingan umum;

 

  1. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
  2. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
  3. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
  4. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
  5. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  6. menjadi pengurus partai politik;
  7. menjadi a nggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
  8. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan  Perwakilan  Daerah  Republik  Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi  atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten/Kota, dan jabatan Iain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
  9. bekerja pada instansi pemerintah/swasta;
  10. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
  11. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
  12. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) Hari berturut - turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan,
  • Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-un

 Pasal 29

Larangan dalam pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa:

  1. setiap orang atau sekelompok orang dilarang secara sengaja menghambat atau menggagalkan proses pengangkatan Perangkat Desa;
  2. setiap orang atau sekelompok orang dilarang memberikan ancaman bagi keselamatan panitia pengangkatan Perangkat Desa, bakal calon, calon dan/atau keluarganya; dan
  3. setiap orang dilarang memberikan tanda/keterangan tentang materi dan hasil ujian tertulis sebelum diumumkan .

 

 BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 30

  • Sumber biaya penyelenggaraan Pengangkatan Perangkat Desa berasal dari APB Desa dan/atau dari pihak ketiga.
  • Biaya penyelenggaraan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk pembiayaan kegiatan antara lain:

 

  1. Biaya administrasi (ATK);
  2. Biaya rapat dan konsumsi;
  3. Biaya penjaringan dan penyaringan;
  4. Honorarium panitia;
  5. Biaya pengamanan;
  6. Biaya pelantikan; dan
  7. Biaya lain yang diperlukan.

 BAB IX

MUTASI PERANGKAT DESA

 Pasal 31

  • Kepala Desa dapat melaksanakan mutasi atau alih tugas terhadap Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa dengan berkonsultasi terlebih dahulu kepada camat.
  • Mutasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap sekretaris desa, kepala urusan, dan kepala seksi.
  • Perangkat Desa yang dimutasi harus mampu menempati posisi di tempat yang baru.
  • Ketentuan mengenai mekanisme mutasi Perangkat Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

 

 B A B X

CUTl PERANGKAT DESA

 Pasal 32

  • Perangkat Desa berhak mendapatkan cuti .
  • Pejabat yang berhak memberikan cuti adalah Kepala Desa.
  • Selama Perangkat Desa cuti, Kepala Desa menunjuk salah satu Perangkat Desa yang lain sebagai pelaksana harian (Plh).
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

 

 BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

 Pasal 33

 

  • Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
  • Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  2. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  3. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  4. melakukan penyitaan benda atau surat;
  5. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  6. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
  7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  8. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum , tersangka atau keluarganya; dan
  9. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
    • Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

 

 BAB XII

KETENTUAN PIDANA

 Pasal 34

  • Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  • Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

 

 BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

 Pasal 35

  • Perangkat Desa yang diangkat sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya.
  • Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dilanjutkan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun .
  • Perangkat desa yang masa periodisasinya telah berakhir dan usianya belum 60 (enam puluh) tahun serta belum diberhentikan wajib diberhentikan terlebih dahulu dan dapat diangkat kembali.
  • Bagi perangkat desa yang telah diberhentikan dan belum berusia 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat kembali sampai usia 60 (enam puluh) tahun .
  • Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugas sampai ada ketentuan lebih lanjut yang ditetapkan oleh Bupati.

 Pasal 36

Proses pengisian perangkat desa yang sedang berjalan dan belum selesai tetap dilanjutkan sesuai peraturan yang berlaku saat proses dinilai

 BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

 Pasal 37

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Ploso Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 Pasal 38

Peraturan Kepala Desa sebagai pelaksanaan Peraturan Desa ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Desa ini .

 Pasal 39

Peraturan Desa Ploso ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap masyarakat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa Ploso ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ploso.

 

 

 

Ditetapkan di : Ploso

Pada tanggal  : 24 Juli 2018

 

KEPALA DESA PLOSO

 

 

TTD,

 

 

AGUS CAHYONO, S.Pd I

Diundangkan dalam Lembaran Desa Ploso

Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 25 Juli 2018

 

SEKRETARIS DESA PLOSO

 

 

MARSAHIT

Komentar atas Perdes No 7 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Komentar Terkini

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Lokasi Ploso

tampilkan dalam peta lebih besar