Desa Ploso

PERATURAN DESA PLOSO

KECAMATAN PUNUNG KABUPATEN PACITAN

Nomor :       Tahun 2013

Tentang

PERUBAHAN PENGATURAN PERATURAN

KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Kepala Desa Ploso

 

Menimbang	:	Bahwa untuk menjamin kelancaran, ketertiban, keamanan, dan keberhasilan tata Pemerintahan Desa serta keharmonisan kehidupan bermasyarakat, maka perlu ditetapkan suatu Peraturan Desa.
Mengingat	:	1.      Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9); 2.      Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 3.      Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 4.      Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587); 5.      Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; 6.      Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa; 7.      Peraturan daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; 8.      Peraturan daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa; 9.      Peraturan daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa; 10.  Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Sumber – Sumber Pendapatan Desa; 11.  Peraturan Desa Ploso Nomor  05 Tahun 2009 tentang Pengaturan Kehidupan Bermasyarakat di Desa Ploso;

 

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan

KEPALA DESA PLOSO

 MEMUTUSKAN

 

Menetapkan  :   PERATURAN DESA PLOSO KECAMATAN PUNUNG KABUPATEN PACITAN NOMOR :       TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PENGATURAN KEHIDUPAN BERMASYARAKATAN

 BAB   XI

BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal  11

• Semua warga masyarakat dibebani atas segala kerusakan barang-barang milik Desa akibat bencana alam.
• Setiap RT, RW dan Dusun harus membentuk Rukun Kematian.
• Semua warga masyarakat yang meninggal dunia supaya dikubur dikuburan umum yang telah ditentukan, keccuali yang sudah mempunyai kuburan keluarga yang sudah disahkan.
• Setiap warga masyarakat yang membuat kuburan keluarga harus terlebih dahulu mendapat ijin dari lingkungan dan Pemerintah Desa serta Pemerintah.
• Apabila ada jenazah yang akan dikubur di pekarangan dan atau ditanahnya sendiri, terlebih dahulu harus mendapat ijin dari lingkungan dan Pemerintah Desa serta Pemerintah Daerah.
• Setiap RT, RW dan Dusun harus mempunyai kader yang bisa melaksanakan tugas upacara adat dan kematian.
• Setiap RT, RW dan Dusun harus usungan jenazah (bandosa).
• Pemakaman jenazah sesuai dengan tempat pemakaman dari agama.

 

 BAB   XII

BIDANG PERLOMBAAN DESA

Pasal   12

• Di Desa Ploso ditetapkan sebagai Desa yang akan mengikuti Perlombaan mewakili Kecamatan Punung tahun 2013.
• Semua warga masyarakat antusias dalam mempersiapkan kegiatan lomba desa.
• Biaya lomba desa melekat pada semua warga masyarakat.
• Lomba desa dilaksanakan murni dari swasdaya masyarakat.

 BAB  XIII

KETENTUAN PENUTUP

 Pasal   13

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

 Pasal   14

• Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
• Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan dikemudian hari.

 

 

Ditetapkan di Desa Ploso

Pada Tanggal       Februari 2013

 

KEPALA DESA PLOSO

 

 

 

SUTRISNO