Perdes N0 15 Tahun 2018 Tentang Tanah Kas Desa

28 Januari 2020 08:30:57 WIB

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

KECAMATAN PUNUNG

DESA PLOSO

 

PERATURAN KEPALA DESA PLOSO

NOMOR  15 TAHUN 2018

 

TENTANG

 PENGELOLAAN TANAH KAS DESA

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA DESA PLOSO,

 

Menimbang :

a. bahwa tanah kas desa adalah tanah yang berada di desa sebagai aset desa yang telah jelas peruntukkanya seperti Lapangan, Makam, Kantor, Sekolahan dan Bengkok,dll yang harus dikelola dengan trasnparan dan akuntabel oleh Pemerintah Desa;

 

b.bahwa tatacara dan legalitas pengelolaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a harus ada yang mengaturnya, maka dipandang perlu pengelolaan Tanah Kas Desa diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Mengingat :

 

 

1.    Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

 

2.    Peraturan  Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang  Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

 

3.    Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

 

4.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;

 

5.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53 )

 

6.    Peraturan Desa Ploso Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa ( Berita Desa Ploso Tahun 2018 Nomor 12 ).

 

KEPALA DESA PLOSO

MEMUTUSKAN

 

Menetapkan :

PERATURAN KEPALA DESA PLOSO TENTANG PENGELOLAAN TANAH KAS  DESA (TKD) DESA PLOSO KECAMATAN PUNUNG KABUPATEN PACITAN

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 Pasal 1

Dalam Peraturan Desa yang dimaksudkan  dengan :

  1. Camat adalah Camat Punung.
  2. Desa adalah Desa Ploso.
  3. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD).
  4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Ploso dibantu perangkat Desa Ploso.
  5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ploso.
  6. Badan Permusyawaratan Desa yang untuk selanjutnya di sebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Ploso.
  7. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD.
  8. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
  9. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
  10. Kekayaan desa adalah aset desa berupa Tanah Kas Desa, atau sesuatau yang diperoleh dari beban APBDes atau diperoleh dari dana lainya yang sah.
  11. Tanah Desa adalah tanah yang asal usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten dengan hak anggaduh, dan pemanfaataannya untuk kas desa, bengkok/Lungguh dan Pengarem arem;
  12. Tanah Kas Desa adalah bagian dari Tanah Milik Desa yang berada didalam dan di luar Desa Ploso yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang peruntukkannya seperti untuk makam, lapangan, kantor pelayanan publik, sekolahan, ex bengkok yang menjadi kekayaan Desa Ploso;
  13. Bengkok/Lungguh adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Kepala Desa Desa dan Perangkat Desa;
  14. Sewa adalah pendayagunaan dan pemanfaatan Tanah Kas Desa termasuk ex bengkok bagian dari kekayaan desa oleh pihak lain atau ketiga dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai, tanpa mengubah status tanah kas desa tersebut, untuk menambah penerimaan desa sebagai bentuk dari pendapatan asli desa.
  15. Kerja sama pemanfaatan Kekayaan desa oleh pihak lain atau ketiga dalam jangka waktu tertentu untuk menambah penerimaan desa sebagai bentuk dari pendapatan asli desa.
  16. Forum musyawarah untuk melaksanakan proses penawaran harga sewa tanah kas desa, ex bengkok di depan peminat sewa secara umum dan terbuka yang di laksanakan Panitia TKD Desa, untuk mendapatkan harga sewa yang kompetitif dan wajar.
  17. Penyewa adalah orang yang berminat menyewa tanah kas desa dan orang yang telah ditetapkan sebagai pemenang

 

 BAB II

PENGELOLAAN TANAH KAS DESA

 Pasal 2

  • Tanah kas desa dikelola oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Desa;
  • Pengelolaan Tanah Kas Desa oleh Pemerintah Desa dengan cara disewakan yang difasilitasi oleh Panitia Lelang TKD tentang pengelolaan Tanah Kas Desa yang di bentuk oleh Kepala Desa sesuai SK Kepala Desa dengan sepengetahuan Badan Permusyawaratan Desa ;

 Tanah Kas Desa

Pasal 3

  • Tanah kas desa, terdiri dua jenis, ada yang bisa disewakan dan tidak dapat disewakan.
  • Tanah Kas Desa yang dapat disewakan, dimaksud pada ayat (1) adalah seperti tanah sawah, darat, dan ex bengkok, serta Lapangan dengan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dalam daftar lampiran I Keputusan ini ;
  • Tanah Kas Desa yang tidak dapat disewakan, dimaksud pada ayat (1) ini adalah seperti tanah kantor Balai Desa dan Balai Dusun, makam, atau yang peruntukknaya fasilitas publik sebagaimana dalam daftar lampiran II Keputusan ini ;

 Pasal 4

  • Tanah Kas Desa, yang bisa disewakan, melalui oleh Panitia TKD, maksimal bulan Nopember sebelum tahun anggaran berjalan.
  • Harga sewa didasarkan pada klasifikasi Tanah Kas Desa Ploso Yaitu : harga sewa minimal per Meter Persegi. Rp.75,-(Tujuh Puluh Lima Rupiah)
  • Hasil nominal harga sewa yang telah dilaksanakan Tim / Panitia TKD, selanjutnya dijadikan acuan untuk dimasukan di APBDes tahun berjalan, sebagai penerimaan PADes yang dipergunakan sepenuhnya untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainya secara keseluruhan.
  • Uang sewa yang didapat, selanjutnya diserahkan ke Bendahara Desa untuk dimasukan/disetorkan di Rekening Kas Desa untuk diberikan tiap bulan di tahun anggaran berjalan sebagai tunjangan penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainya.

 Jangka Waktu Penyewaan

Pasal 5

  • Jangka waktu penyewaan tanah kas desa paling lama satu (1) tahun untuk setiap kali sewa, yang dihitung berdasarkan Dua kali musim tanam yang berlaku/berjalan dilingkungan lokasi tersebut, dan tahun berikutnya bisa disewakan kembali.
  • Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian sewa, yang mengatur lebih rinci dan jelas tentang sewa menyewa antara Pemerintah Desa selaku Pihak Pertama dengan Penyewa selaku Pihak kedua.

 

BAB III

MEKANISME PENENTUAN SEWA

 Persiapan

Pasal 6

  • Tim/Panitia TKD, mengumumkan jadual musyawarah penentuan sewa TKD, dimulai pada bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya ;
  • Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jangka waktu pendaftaran, penyampaian pendaftaran peserta peminat penyewa.
  • Waktu pendaftaran peserta peminat sewa tanah kas desa dimulai pada awal s/d akhir Nopember, tahun angaran sebelumnya.

 Pasal 7

  • Peserta / peminat sewa mengajukan  pendaftaran dengan mendaftar dan menyertakan identitas diri kepada Tim / Panitia TKD, selama pendaftaran dibuka.
  • Tim / Panitia TKD, membuat daftar peserta peminat sewa berdasarkan urutan pendaftaran.

 Pelaksanaan Penentuan Sewa

Pasal 8

  • Panitia melaksanakan musyawarah penentuan sewa tanah kas desa berdasarkan daftar tanah kas desa ;
  • Peminat sewa suatu lokasi/persil/blok tanah yang disewakan 1 (satu) orang maka peminat sewa tersebut langsung ditetapkan sebagai penyewa;
  • Dalam hal peminat suatu lokasi/persil/blok tanah lebih dari 1 (satu) orang maka penentuan penyewa dilaksanakan dengan mekanisme tawar menawar/ negosiasi kekeluargaan;
  • Penentuan harga sewa dan penyewa TKD yang terdapat 2 (dua) orang atau lebih peminat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah nilai tawaran tertinggi dalam penetuan sewa atas persil/petak tanah dimaksud;
  • Bagi peminat sewa yang telah ditetapkan, harus membayar uang sewa selanbat-lambatnya 20 hari kemudian setelah penetapan sebagai penyewa sekurang-kurangnya 50% dari harga sewa dan sisanya dibayar pad 4 bulan berikutnya.

 Pasal 9

       Harga sewa TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) selanjutnya dilaporkan ke Kepala Desa selaku penanggungjawab Pemerintahan Desa.

 Perjanjian Sewa

Pasal 10

  • Tim / Panitia TKD membuat berita acara pelaksanaan penentuan sewa tanah kas desa dan membuat konsep perjanjian sewa.
  • Hasil kesepakatan sewa tanah kas desa dituangkan dalam perjanjian sewa dengan mencantumkan pihak-pihak yang terlibat, hak dan kewajiban, lokasi tanah, harga, jangka waktu sewa tanah kas Desa.
  • Dalam Perjanjian Sewa sebagaimana pada ayat (1) Pihak Pertama adalah Kepala Desa untuk an.Pemerintahan Desa (yang menyewakan) dan Pihak Kedua adalah Masyarakat (penyewa).
  • Perjanjian sewa ditandatangani kedua belah pihak diatas materai 6.000, rangkap dua yang mempunyai kekuatan hukum sama.

 

BAB IV

TIM / PANITIA (TKD) TANAH KAS DESA

 Pasal 11

  • Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan Pengelolaan tanah kas desa, Kepala Desa membentuk Tim / Panitia (TKD) Tanah Kas Desa dengan Keputusan Kepala Desa ;
  • Tugas Tim / Panitia (TKD) Tanah Kas Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    1. Melaksanakan jalannya proses penyewaan tanah kas desa melalui prosedur : Pengumunan, persiapan, pendaftaran, pelaksanaan musyawarah , penentuan sewa dan kelengkapan administrasi sewa menyewa Tanah Kas Desa ;
    2. Hadir pada acara sewa tanah kas desa dan melakukan pengawasan internal terhadap jalannya acara sewa tanah kas Desa berlangsung;
    3. Memberikan saran, masukan dan penjelasan secara rinci tata cara dll, terhadap pelaksanaan sewa tanah kas Desa;
    4. Memfasilitasi dan mencarikan solusi atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan sewa tanah kas Desa;
    5. melaksanakan evaluasi pelaksanaan sewa tanah kas Desa.
    6. Menetapkan jadwal penyewaan dan sewa tanah kas Desa setelah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Kepala Desa / Pemerintah Desa.
    7. Membuat berita acara pelaksanaan sewa dan membuat konsep perjanjian sewa;
    8. Menerima uang hasil Sewa dan kemudian menyerahkan ke Bendahara Desa untuk disetorkan ke rekening kas desa.
    9. Melaporkan hasil pelaksanaan sewa tanah kas Desa kepada Kepala Desa, dengan tembusan kepada BPD.

 Pasal 12

  • Pembentukan Panitia TKD untuk kegiatan sewa menyewa Tanah Kas Desa dibentuk dengan suatu Keputusan Kepala Desa;
  • Keputusan Kepala  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) pasal ini memuat susunan Tim / Panitia TKD, dengan susunan minimal berjumlah Lima (5) orang, sebagai berikut :
  1. Kepala Desa sebagai Penanggung Jawab;
  2. Sekretris Desa, sebagai Ketua merangkap Anggota ;
  3. Perangkat Desa (Kaur, Kasi, Staf, Kasun) sebagai Anggota
  4. Tokoh Masyarakat sebagai Anggota;
  5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

 BAB V

PENGELOLAAN UANG SEWA TKD

 Pasal 13

  • Uang hasil penyewaan dari sewa tanah kas desa harus di setor ke Kas Desa melalui Bendahara Desa;
  • Harga sewa yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan saat proses sewa, nilai nominal yang dimaksud akan dijadikan acuan untuk dimasukan dalam APBDes tahun anggaran berjalan;
  • Pembagian besaran atau porsi untuk masing masing penerima tunjangan penghasilan yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa ,Perangkat Desa lainya dari hasil sewa Tanah Kas Desa, akan diatur dalam Keptusan Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa.

 BAB VI

KETENTUAN  LAIN-LAIN

 Pasal 14

  • Apabila terdapat tanah kas Desa yang berada diluar wilayah Desa Ploso maka tanah kas Desa tersebut disewakan dengan harga standart dasar dengan memperhatikan harga sewa tanah dilokasi setempat.
  • Penyewa atau peserta sewa tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah warga Desa setempat atau desa lain yang menawar dengan harga yang sesuai.

 BAB VII

PENUTUP

 Pasal 15

       Apabila ada hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.i

 Pasal  16

  • Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
  • Agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa, oleh Sekretaris Desa.

 

 

Ditetapkan di : Ploso

Pada tanggal  : 28 Desember 2018

KEPALA DESA PLOSO

 

 

 AGUS CAHYONO, S.Pd I

 

Diundangkan dalam Berita Desa Ploso

Nomor 03 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018

 

Plt.

SEKRETARIS DESA PLOSO

 

 

 

 MARSAHIT


 

Komentar atas Perdes N0 15 Tahun 2018 Tentang Tanah Kas Desa

Komentar Terkini

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Lokasi Ploso

tampilkan dalam peta lebih besar